Kebijakan Tax Clearing Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat pada Proses Pengadaan Jasa Konstruksi: Solusi atau Tragedi?

Pengadaan jasa konstruksi merupakan titik strategis untuk memperkuat kepatuhan pajak daerah karena mempertemukan belanja pemerintah, aktivitas penyedia, serta penggunaan kendaraan dan alat berat. Policy brief ini mengidentifikasi belum optimalnya integrasi data PKB dan PAB dengan proses pemilihan penyedia sebagai persoalan utama. Melalui tax clearing, informasi kepatuhan pajak diusulkan menjadi bagian dari mekanisme verifikasi yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi penagihan.

Analisis menggunakan kerangka Slippery Slope menekankan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan kepercayaan wajib pajak. Tax clearing berpotensi meningkatkan kepatuhan, tetapi penerapan yang kaku dapat menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kompetisi, dan menggugurkan penyedia akibat data yang belum akurat. Karena itu, kajian ini mengusulkan klasifikasi status CLEAR, OUTSTANDING, IN PROCESS, DISPUTE, dan MISMATCH, disertai kesempatan klarifikasi serta penyelesaian kewajiban sebelum pengambilan keputusan.

Rekomendasi utama mencakup penerapan tax clearing sebagai mekanisme verifikasi kepatuhan dan pembangunan Dashboard Tax Clearing Penyedia Jasa Konstruksi yang terhubung dengan data Bapenda. Uji coba diusulkan menargetkan seluruh penyedia dapat diverifikasi, minimal 95% proses berlangsung secara elektronik, waktu verifikasi maksimal satu hari kerja, dan penyelesaian ketidaksesuaian data maksimal tiga hari kerja. Pelaksanaannya menekankan kolaborasi antarinstansi, SOP yang jelas, pengawasan, serta prinsip tidak ada peserta yang gugur hanya karena kesalahan data yang belum diklarifikasi. Insentif dan pembinaan kepatuhan dapat dikembangkan setelah mekanisme verifikasi berjalan efektif.